Pengangguran struktural dan ketimpangan ekonomi di Indonesia menjadi dua masalah serius yang terus menghantui pertumbuhan ekonomi negara ini. Pengangguran struktural merujuk pada ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dengan tuntutan pasar kerja, sedangkan ketimpangan ekonomi menggambarkan kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran struktural di Indonesia mencapai angka yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Profesor Rhenald Kasali, seorang pakar ekonomi, mengatakan bahwa “pengangguran struktural bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi suatu negara”.
Sementara itu, ketimpangan ekonomi di Indonesia juga semakin memprihatinkan. Menurut laporan dari Oxfam, 1% orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang sama dengan 49% penduduk terbawah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan di Indonesia sangat tidak merata. Ekonom senior, Dr. Chatib Basri, mengingatkan bahwa “ketimpangan ekonomi yang terlalu besar dapat mengancam keadilan sosial dan stabilitas politik suatu negara”.
Untuk mengatasi pengangguran struktural dan ketimpangan ekonomi, diperlukan langkah-langkah konkret dan terarah dari pemerintah serta semua pemangku kepentingan. Program pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan dengan pasar kerja perlu ditingkatkan untuk mengurangi pengangguran struktural. Selain itu, kebijakan redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial juga harus diperkuat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
Dengan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan pengangguran struktural dan ketimpangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi. Sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.