Day: February 11, 2026

Posted on

Fenomena Pengangguran Terselubung: Siapa Mereka Sebenarnya?


Fenomena Pengangguran Terselubung: Siapa Mereka Sebenarnya?

Halo teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tentang fenomena pengangguran terselubung? Jika belum, mungkin saatnya kita membahasnya lebih dalam. Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam dunia ketenagakerjaan, karena ternyata jumlah orang yang terkena dampaknya cukup signifikan.

Pengangguran terselubung adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang sebenarnya tidak bekerja, namun secara statistik tercatat sebagai orang yang bekerja atau memiliki pekerjaan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari mereka yang bekerja secara informal, atau bahkan yang bekerja sebagai pekerja lepas.

Menurut Dr. Muhammad Shohib, seorang pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, fenomena pengangguran terselubung ini cukup kompleks. “Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari regulasi ketenagakerjaan yang tidak mendukung, hingga tingginya angka pekerja informal di Indonesia,” ujarnya.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ditemukan bahwa sekitar 30% dari total angkatan kerja di Indonesia adalah pengangguran terselubung. Angka ini cukup mengkhawatirkan, karena menunjukkan bahwa masih ada banyak orang yang belum terakomodasi dalam data resmi ketenagakerjaan.

Namun, siapa sebenarnya orang-orang yang termasuk dalam kategori pengangguran terselubung ini? Menurut Dr. Ratna Megawangi, seorang ahli sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, mereka bisa berasal dari berbagai kalangan. “Mulai dari pekerja informal di sektor informal, hingga pekerja lepas yang tidak tercatat dalam data resmi,” jelasnya.

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Dr. Ratna juga menyebutkan bahwa penting untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi bagi para pengangguran terselubung ini. “Mereka juga butuh perlindungan dan akses terhadap berbagai hak-haknya sebagai pekerja,” tambahnya.

Dengan begitu, kita sebagai masyarakat juga perlu lebih peka terhadap fenomena pengangguran terselubung ini. Kita bisa memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang mungkin tidak terakomodasi dalam data resmi ketenagakerjaan. Semoga dengan kesadaran kita semua, fenomena ini bisa diatasi dan para pengangguran terselubung dapat mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata. Semangat!

Posted on

Menangani Pengangguran Terbuka: Tantangan dan Peluang di Indonesia


Pengangguran terbuka merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Tantangan menangani pengangguran terbuka memang tidaklah mudah, namun di balik tantangan tersebut terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ini.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,07 persen. Angka ini menggambarkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani masalah pengangguran terbuka. Namun, hal ini juga menjadi sebuah peluang bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang tepat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam menangani pengangguran terbuka adalah dengan meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. “Dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjalin kerja sama dengan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran terbuka. “Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada para pengusaha kecil dan menengah (UKM) untuk dapat bertahan dan berkembang. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, UKM memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. “Dengan memberikan dukungan yang cukup kepada UKM, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka,” ujarnya.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan masalah pengangguran terbuka di Indonesia dapat diatasi dengan baik. Tantangan memang besar, namun jika dihadapi dengan tekad dan kerja sama yang baik, maka peluang untuk mengatasi masalah ini juga akan semakin besar. Semoga Indonesia dapat segera menangani pengangguran terbuka dengan efektif dan efisien demi terciptanya ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Posted on

Strategi Peningkatan Keterlibatan Angkatan Kerja Perempuan


Strategi peningkatan keterlibatan angkatan kerja perempuan menjadi topik yang semakin hangat dalam diskusi mengenai kesetaraan gender di dunia kerja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu sekitar 51,2% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum terlibat secara aktif dalam dunia kerja.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan angkatan kerja perempuan adalah melalui program pelatihan dan pendidikan yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya. Menurut Nurul Dewi, seorang pakar gender dari Universitas Indonesia, “Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja akan membantu perempuan untuk bersaing secara lebih efektif dan memperluas peluang kerja mereka.”

Selain itu, dukungan dari pemerintah dan perusahaan juga sangat diperlukan dalam meningkatkan keterlibatan angkatan kerja perempuan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, “Pemerintah terus mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di dunia kerja, termasuk melalui program pelatihan dan pembinaan bagi perempuan agar dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensinya.”

Tak hanya itu, perusahaan-perusahaan juga perlu memiliki kebijakan yang mendukung keterlibatan angkatan kerja perempuan, seperti program cuti hamil yang fleksibel dan fasilitas penitipan anak di tempat kerja. Menurut Rina Mariani, seorang pengusaha sukses dan aktivis gender, “Perusahaan yang memiliki kebijakan yang ramah perempuan akan lebih mudah menarik dan mempertahankan tenaga kerja perempuan yang berkualitas.”

Dengan adanya strategi yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan keterlibatan angkatan kerja perempuan di Indonesia dapat terus meningkat dan menciptakan kesetaraan gender yang lebih baik di dunia kerja. Sebagaimana disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, “Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja bukan hanya masalah kesetaraan, namun juga merupakan investasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.”